INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Anggota Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Abdul Sahid menyampaikan keprihatinan terkait proyeksi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang akan diterima Kabupaten Kotim pada 2025.
Sejak pertama kali diterima pada November 2023 sebesar Rp46 miliar, lalu turun menjadi Rp41 miliar pada 2024, dan diproyeksikan hanya Rp16 miliar untuk 2025.
“Penurunan ini memprihatinkan, apalagi Kotim merupakan daerah dengan Hak Guna Usaha (HGU) terbesar di Kalteng,” ujarnya, Rabu 13 November 2024.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperjuangkan DBH sawit secara maksimal agar investasi di Kotim bisa membawa kemajuan daerah.
Fraksi Golkar berharap agar pemerintah daerah memperhatikan isu tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk mengupayakan DBH sawit yang lebih menguntungkan bagi Kotim.
Menurutnya, potensi pendapatan asli daerah (PAD) harus diukur dan dirancang secara realistis serta optimal untuk mendukung pertumbuhan anggaran yang stabil dalam setiap periode.
Dalam pidato pengantar ABPD 2025, angka PAD sebesar Rp 336.325.621.000 perlu dijelaskan dengan landasan potensi dan kinerja daerah secara optimal.
“Selain itu, defisit anggaran sebaiknya tidak terlalu besar atau mendekati batas yang ditetapkan pusat, maksimal 2 persen, agar APBD 2025 bisa lebih fleksibel dalam memaksimalkan seluruh potensi,” ungkapnya.
