INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) M Hafiz menyoroti sejumlah kekurangan anggaran yang diusulkan dalam rapat kerja komisi-komisi DPRD Kotim terkait APBD 2025.
“Kekurangan tersebut mencakup kebutuhan anggaran yang dinilai mendesak, baik untuk belanja rutin maupun program prioritas,” kata Hafiz, Jumat 22 November 2024.
Kekurangan anggaran yang disampaikan masing-masing komisi menjadi perhatian serius. Karena dalamnnya termasuk penambahan untuk belanja rutin seperti gaji dan tunjangan, infrastruktur, hingga kegiatan baru yang sifatnya mendesak.
“Namun, usulan tersebut tetap harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah,” ujarnya.
Usulan kekurangan anggaran berasal dari berbagai komisi DPRD. Komisi I mengusulkan penambahan Rp 160 miliar, Komisi II Rp 23 miliar, Komisi III Rp 175 miliar, dan Komisi IV Rp 62 miliar. Total anggaran yang diajukan diharapkan mampu mendukung berbagai program prioritas di Kotim.
Menurut Hafiz, DPRD harus memastikan bahwa usulan tersebut benar-benar berbasis kebutuhan mendesak dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab kami untuk menyeimbangkan kebutuhan dengan kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.
Kekurangan anggaran diharuskan pemerintah bergerak untuk mencari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga masalah keuangan daerah bisa diselesaikan.